Penghilangan Paksa
Keluarga Orang Hilang Minta Presiden Jangan Konvensional
Rabu, 5 November 2008 | 00:31 WIB

Jakarta, Kompas - Keluarga orang hilang berharap langkah yang diambil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jangan menggunakan cara-cara yang konvensional untuk menuntaskan pengusutan penghilangan paksa aktivis yang terjadi pada periode 1997-1998. Bagaimanapun, 13 orang telah hilang selama periode 1997-1998 dan hingga kini mereka belum kembali.

Keluarga Korban Orang Hilang yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) bersama dengan Kontras menemui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Andi Mattalatta di Departemen Hukum dan HAM, Jakarta, Selasa (4/11).
Koordinator IKOHI Mugiyanto mengatakan, penghilangan paksa yang terjadi pada tahun 1997-1998 merupakan kasus yang unik sebab para korban masih hilang, tetapi tidak satu pun pelaku penghilangan paksa yang dijatuhi hukuman.

”Langkah hukum tidak cukup sebab terbukti para pelaku bebas, sementara korban yang hilang masih belum juga ditemukan. Presiden harus membongkar kasus penghilangan paksa ini,” katanya.

Menurut Mugiyanto, Presiden memiliki otoritas terhadap Mabes TNI untuk membuka dokumen. Panglima TNI pernah mengatakan, kalau diminta, dia bersedia memberikan dokumen Dewan Kehormatan Perwira. Presiden Yudhoyono pun pernah menjadi anggota Dewan Kehormatan Perwira yang ikut memeriksa para perwira yang terlibat.

Salah satu yang menjadi dasar bagi keluarga orang hilang adalah rekomendasi Komisi Nasional HAM, yaitu Jaksa Agung tetap menyidik perkara penghilangan paksa, DPR merekomendasikan pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc, dan Presiden diminta terus mencari korban hilang.

Namun, Wakil Koordinator Kontras Indria Fernida mengatakan kecewa dengan isi pertemuan dengan Menteri Hukum dan HAM. Sebab, dalam pertemuan itu, kata Indria, Andi Mattalatta mendasarkan pada upaya-upaya legal, seperti kembali ke kejaksaan.
”Kami tidak melihat terobosan yang akan dilakukan Menteri Hukum dan HAM,” kata Indria. (VIN)