Pansus OH Hasil Ketidaktegasan SBY
Samsul Maarif

INILAH.COM, Jakarta - Terkatung-katungnya masalah orang hilang dinilai tidak terlepas dari kelalaian SBY. Menurut salah satu korban penculikan Mugiyanto, seandainya SBY bisa memberikan arahan dan menekan kinerja Kejaksaan Agung, maka DPR tidak perlu lagi membentuk Pansus.

Mugiyanto yang mengaku berharap-harap cemas menanti kinerja Pansus ' Penghilangan Orang Secara Paksa' mengatakan kesalahan eksekutiflah yang menyebabkan masalah ini tidak kunjung selesai.

"Ini kelalaian SBY dan juga Jaksa Agung waktu itu. Kalau mereka tegas pasti sudah selesai dan tidak perlu lagi DPR sebetulnya. Tapi sebetulnya sekarang bisa saja SBY perintahakan Panglima TNI untuk bongkar semuanya tanpa menunggu pansus selesai," kata Mugiyanto saat acara diskusi bertema Kontroversi Pansus Orang Hilang di Warung Daun , Jakarta, Sabtu (25/10).

Namun Mugiyanto juga mengatakan, berhubung hal ini sudah kepalang basah maka dia menyarankan kepada DPR untuk fokus dalam penyelesian kasus ini. Juga mengharapkan DPR agar melaksanakan dengan hati nurani serta kejujuran yang tinggi, terutama isu politisasi yang beredar.

Menurut Mugiyant, kasus ini bisa disusuri antara lain dengan pelacakan dokumen di Puspom TNI dan juga dokumen-dokumen di Dewan Kehormatan Militer TNI yang telah memeriksa tiga perwira waktu itu.

"Bisa melacak dari data Puspom atau dokumen di Dewan Kehormatan Militer yang sudah memeriksa Prabowo, Muhdi dan Chairawan pasti ada jalan," ujar Mugiyanto.

Mugiyanto yang mengaku sempat disekap dengan beberapa aktivis tersebut juga menyarankan ke pansus agar bisa berkomunikasi dengan komnas HAM akan keterangan Wiranto. "Sepertinya ada info penting yang disampaikan," pungkasnya.[L8]