Suharto Bukan Pahlawan

Pernyataan Sikap
Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia – IKOHI


Menolak Pemberian Gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto!!!


Salam solidaritas,

Kementerian Sosial, menurut Sekretaris Kabinet Dipo Alam, akan segera mengajukan 10 nama tokoh yang telah diseleksi untuk memperoleh gelar pahlawan nasional kepada Dewan Gelar, Tanda Kehormatan dan Tanda Jasa yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto. Salah satu nama tokoh yang telah disaring oleh Kementerian Sosial adalah Soeharto. Tentu saja munculnya nama Soeharto untuk diajukan menjadi Pahlawan Nasional menjadi perdebatan hangat akhir-akhir ini.

Jelas, bagi IKOHI sebagai organisasi korban dan keluarga korban pelanggaran HAM di Indonesia, menolak dengan keras jika Soeharto diajukan sebagai Pahlawan Nasional. Soeharto sebagai pemimpin rezim Orde Baru tentunya memiliki peranan yang sangat besar terhadap terjadinya kasus-kasus pelanggaran HAM di masa tersebut. Soeharto sebagai pimpinan tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) atau yang sekarang dikenal sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) tentunya mengetahui dan membiarkan terjadinya kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut.

Partai-partai politik yang sekarang memiliki kursi di parlemen pun akhirnya terbelah pandangannya. Hal ini menunjukkan bahwa masih sangat banyak para pendukung Soeharto yang memiliki kekuasaan dan posisi strategis di pemerintahan saat ini. Ini tentu saja sedikit menjelaskan mengapa kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, yang telah selesai diselidiki oleh Komnas HAM dan berada di Kejaksaan Agung, tidak pernah mau diselesaikan oleh pemerintahan sekarang.

Hingga saat ini kepercayaan para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM terhadap pemerintahan SBY sudah semakin menurun. Lolosnya nama Soeharto dari sistem penyaringan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial jelas sangat mengecewakan bagi korban dan keluarga korban pelanggaran HAM. Namun jika saja Presiden SBY nantinya memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto, maka jelas bahwa SBY memang tidak pernah berpihak kepada kepentingan korban dan keluarga korban pelanggaran HAM di Indonesia.

Sudah 12 tahun sejak reformasi bergulir di Indonesia, para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM mendatangi berbagai institusi negara untuk mendesak pemerintah agar menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Namun hingga kini, harapan agar pemerintah mau untuk menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu telah semakin memudar. Janji-janji manis selalu diucapkan oleh SBY dan bawahan-bawahannya untuk meredam ketidaksabaran para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM yang telah menunggu selama 12 tahun. Namun kenyataannya, janji-janji manis tersebut, tidak pernah dijalankan oleh pemerintahan SBY.

Apalagi jika Presiden SBY memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto. Ini semakin menunjukkan bahwa pemerintahan yang dipimpin oleh SBY tidak pernah memberikan komitmennya secara serius untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM dan memenuhi hak-hak korban dan keluarga pelanggaran HAM.

Jakarta, 22 Oktober 2010
Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia




Mugiyanto Wanmayetty
Ketua Sekretaris Umum