Penghargaan Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), 2006

Sekilas tentang penghargaan IKOHI kepada Munir:

Peristiwa pembunuhan politik atas Munir di dalam pesawat Garuda tujuan Belanda 7 September 2004 lalu, kembali mengingatkan kita betapa kekuasaan politik Indonesia tak juga berhenti melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Daftar kejahatan HAM para penguasa politik dan aparat kekerasan Negara akan terus bertambah panjang seiring dengan semakin menguatnya proses impunitas di Indonesia.

Perjuangan berat dan melelahkan dari para korban dan pejuang hak asasi manusia adalah melawan lupa!

Perjuangan untuk merebut penghargaan yang bermartabat bagi kehidupan hak asasi manusia tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan gerakan para korban, sebagai salah satu pihak yang berkepentingan langsung, namun harus dibarengi penggalangan dukungan public yang luas untuk terus menerus menuntut penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM. Bila hari ini kejahatan kemanusian menggedor pintu rumah tetangga kita, maka tak mustahil besok ia datang menggedor pintu rumah kita! Terus menggugat, menggalang solidaritas adalah upaya penting untuk melawan lupa dan impunitas!

Untuk itu penghargaan yang diberikan oleh IKOHI kepada Sdr. Alm. Munir merupakan sebagian dari upaya melawan proses tersebut. Sebagaimana telah diketahui oleh khalayak luas, reputasi perjuangan dan karya nyata almarhum di lapangan hak asasi manusia serta demokrasi tak diragukan lagi. Segala resiko politik, kekerasan, intimidasi hanyalah sebuah jalan peneguhan komitmen almarhum untuk tetap berjuang, hingga perjuangan tersebut harus meminta nyawanya sendiri!

IKOHI menilai bahwa segala jejak perjuangan tersebut belumlah cukup menggambarkan secara keseluruhan sosok almarhum!

Sosok Munir bagi para keluarga korban adalah sahabat sejati yang selalu datang dengan empati dan ketulusan untuk terus mendorong perjuangan di jalan yang paling melelahkan. Tak banyak pejuang bertahan terhadap ujian tersebut. Namun Munir berhasil menjaga élan perjuangan para keluarga korban melalui caranya tersebut! Inilah yang membulatkan kami untuk memutuskan memberikan penghargaan.

Sebuah penghargaan yang sangat sederhana, namun mewakili harapan dan semangat juang keluarga korban telah diberikan kepada Munir, dan diterima oleh Suciwati sebagai istri almarhum, di Makassar, 8 Maret 2006. Semoga penghargaan ini menjadi penanda dalam ingatan kolektif kita, untuk terus berjuang melawan lupa dan impunitas! Mari bergandeng tangan merebut martabat kemanusiaan!


Terima kasih,

Jakarta, 16 Maret 2006

Ikatan Keluarga Orang Hilang (IKOHI)

Diberikan kepada :

Nama :

• Munir, SH

Tempat Tanggal Lahir:

• Malang, 8 Desember 1965

Keluarga :

• Suciwati (istri)
• Sultan Alif Allende (anak)
• Diva Suukyi Larasati (anak)

Pendidikan Terakhir :

• S1, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang

Pengalaman Organisasi :

• Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Unbraw Malang, 1988
• Koordinator wilayah IV Asosiasi Mahasiswa Hukum Indonesia, 1989
• Anggota Forum Studi Mahasiswa untuk Pengembangan Berpikir, Unbraw 1988
• Sekertaris Dewan Perwakilan Mahasiswa Hukum UNBRAW, 1988
• Sekertaris Al Irsyad cabang Malang, 1988
• Divisi Hukum, Komite Solidaritas Untuk Marsinah (KASUM).
• Koordinator Komite Solidaritas Untuk Buruh (KSUB) Surabaya, 1994.
• Anggota Presedium Nasional Komisi Independen Pemantauan Pemilihan Umum, 1997-2000.
• Anggota Badan Penasehat KOMPAK (Komite Mahasiswa Menentang Kekerasan), 1997- to date.
• Anggota Dewan Penasehat Formasi (Forum Mahasiswa Syariah Indonesia), 1999-to date.
• Pendiri dan Koordinator KIPP HAM (Komisi Independen Pemantauan Pelanggaran HAM), 1996. Pada Maret 1998 KIPP HAM dirubah menjadi KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan).
• Anggota Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM di Timor Timur pada sebelum, selama dan sesudah kerusuhan 1999.
• Anggota Tim Penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengadilan HAM, 2000.
• Anggota Tim Penyusunan Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, 2000.

Karir :

• Tenaga Relawan LBH Surabaya, 1989.
• Ketua LBH Surabaya, Pos Malang, 1991.
• Koordinator Divisi Perburuhan dan Divisi Sipil & Politik LBH Surabaya, 1992-1993.
• Kepala Bidang Operasional, LBH Surabaya, 1993-1995.
• Direktur LBH Semarang, 1996.
• Sekertaris bidang Operasional YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), 1996.
• Wakil ketua YLBHI bidang Operasional, 1997-2001.
• Koordinator Badan Pekerja Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), 1998.
• Pendiri dan Inisiator Lembaga Perdamaian dan Rekonsiliasi (Lerai) yang menangani kasus konflik horisontal (seperti konflik idi Maluku).
• Ketua Dewan Pengurus KontraS, 2000-2004.
• Anggota Dewan Penasehat Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Timor Leste (Commissao de Acolhimento, Verdade e Reconcilicao de Timor Leste (CAVR)), 2003.
• Executive Director of Imparsial (The Indonesian Human Rights Monitor), 2002-2004.
• Anggota Kelompok Kerja “ Security Sector Reform ”, Pro-Patria, ...- akhir hayat
• Anggota Istisyariah Al Irsyad, ..-akhir hayat

Penghargaan :

• As Leader for the Millennium dari Asia Week, 2000.
• Man of the Year 1988 dari Majalah UMMAT.
• Tokoh Terkenal Indonesia abad XX, Majalah Forum Keadilan.
• Penghargaan Pin Emas sebagai Lulusan UNBRAW yang sukses.
• The Right Livelihood Award (Alternative Nobel Prizes) untuk promosi HAM dan Kontrol sipil atas militer, Stockholm, December 2000.
• An Honourable Mention of the 2000 UNESCO Madanjeet Singh Prize atas usaha-usahanya dalam mempromosikan toleransi dan Anti Kekerasan, Paris, November 2000.

Kasus yang pernah ditangani :

• Penasehat Hukum dan Anggota tim Investigasi dalam kasus Fernando Araujo Dn kawan-kawan di Denpasar. Araujo dituduh sebagai pemberontak melawan pemerintahan Indonesia untuk memerdekakan Timor Timur dari Indonesia, 1992.
• Penasehat Hukum dalam kasus Jose Antonio de Jesus Dasneves (Samalarua) di Malang, 1994, dengan tuduhan melawan pemerintah RI untu kemerdekaan Timor Timur, 1994.
• Penasehat Hukum keluarga Marsinah dan sejumlah buruh lainnya di PT. CPS dan menuntut KODAM V Brawijaya atas kekerasan dan pembunuhan terhadap Marsinah, aktivis buruh, 1994.
• Penasehat Hukum warga Nipah, Madura, dalam kasus Pembunuhan petani-petani oleh Militer, 1993.
• Penasehat Hukum Sri Bintang Pamungkas (Ketua Umum PUDI) dalam kasus kriminalisasi dengan tuduhan subversi dan gugatan tata usaha negara atas perkara pemecatannya sebagai dosen di Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.
• Penasehat Hukum Muchtar Pakpahan (Ketua Umum SBSI) dalam kasus kriminalisasi dengan tuduhan subversi, Jakarta, 1997.
• Penasehat Hukum Dita Indah Sari, Coen Hussain Pontoh, Sholeh (ketua PPBI dan anggota PRD) dalam kasus kriminalisasi dengan tuduhan subversi, Surabaya, 1996.
• Penasehat Hukum mahasiswa dan petani di Pasuruan, dalam kasus kerusuhan di PT. Chief Samsung, dengan tuduhan sebagai otak kerusuhan, 1995.
• Penasehat Hukum dari 22 buruh PT. Maspion, dalam kasus penyerangan di Sidoarjo, Jawa Timur, 1993.
• Penasehat Hukum DR George Yunus Adicondro (Dosen Universitas Kristen Satyawacana Salatiga) dalamkasus penghinaan pemerintah, Yogyakarta,1994.
• Penasehat Hukum Muhadi (Supir yang dituduh melakukan penembakan terhadap seorang polisi, Madura, Jawa Timur, 1994.
• Penasehat Hukum para korban dan keluarga Korban Penghilangan Orang secara paksa 24 aktivis politik dan mahasiswa di Jakarta, 1997 hingga 1998.
• Penasehat Hukum korban dan keluarga korban pembantaian dalam tragedi Tanjung Priok 1984, hingga 1998. Penasehat Hukum korban dan keluarga korban penembakan mahasiswa di Semanggi I (1998) dan Semanggi II (1999).
• Penasehat Hukum dan koordinator advokasi kasus-kasus pelanggaran berat HAM di Aceh, Papua, melalui KontraS. Termasuk beberapa kasus diwilayah Aceh dan Papua yang dihasilkan dari kebijakan operasi Militer. Pada tahun 2004, Munir bergabung dengan tim advokasi SMPN 56 yang digusur oleh Pemda DKI.